Palu – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia dalam rangka Peresmian Pos Pelayanan Bantuan Hukum (POSBANKUM) serta Penandatanganan Kerja Sama Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut berlangsung di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Rabu (4/2/2026).
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Komisi II DPRD Sulteng Yus Mangun, Ketua Komisi III DPRD Sulteng yang diwakili Anggota DPRD Dandi Adhy Prabowo, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Hidayat Pakamundi, serta Sekretaris DPRD Sulteng M. Sadly Lesnusa. Selain itu hadir pula unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, wali kota dan bupati se-Sulteng, pimpinan instansi vertikal, jajaran pemerintah daerah, serta pimpinan perguruan tinggi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Yus Mangun menyampaikan bahwa agenda ini merupakan momentum penting dalam memperkuat akses keadilan bagi masyarakat. Kehadiran POSBANKUM diharapkan dapat semakin mendekatkan layanan hukum kepada warga, khususnya kelompok yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum.
“DPRD Sulteng memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memperluas layanan bantuan hukum. Ini sejalan dengan komitmen kita untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama di hadapan hukum,” ungkapnya.
Selain peresmian POSBANKUM, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah sebagai langkah strategis memperkuat sinergi di bidang hukum dan pelayanan publik. DPRD Sulteng menilai kolaborasi tersebut akan berdampak positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum di daerah.
DPRD Sulteng menyambut dengan penuh rasa syukur dan optimisme atas diresmikannya POSBANKUM di Provinsi Sulteng, yang menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan hukum.
POSBANKUM bukan sekadar fasilitas hukum, tetapi menjadi simbol harapan, perlindungan, dan keberpihakan negara kepada rakyat. Melalui layanan ini diharapkan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, keadilan lebih mudah dijangkau, serta tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan bermartabat di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Sejalan dengan itu, DPRD Sulteng juga memberikan perhatian dan dukungan penuh terhadap program pemberdayaan desa dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba. Desa merupakan garda terdepan dalam menjaga masa depan generasi bangsa. Ketika desa diperkuat baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum, maka upaya melawan narkoba akan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Hukum RI Dr. Supratman Andi Agtas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman, serta Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, S.H., S.I.K., M.Si., atas kehadiran, perhatian, dan komitmen nyata dalam mendukung peresmian POSBANKUM serta penguatan langkah pemberantasan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah.
Kehadiran para pimpinan nasional tersebut menjadi energi positif dan motivasi besar bagi pemerintah daerah untuk terus bersinergi, bekerja lebih sungguh-sungguh, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
DPRD Sulteng optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, dan seluruh lapisan masyarakat, Sulawesi Tengah akan menjadi daerah yang sadar hukum, berdaya, dan bersih dari narkoba demi masa depan generasi yang lebih baik.
